5 Kode Etik yang Harus Dipahami HRD, Jangan Asal Pecat!

Table of Contents

ilustrasi hrd sedang melakukan pengecekan data (pixabay.com/lukasbieri)

Menjadi bagian dari tim HRD bukan hanya tentang rekrutmen ataupun sekadar presensi setiap hari, tapi juga tentang menjaga integritas dalam menjalankan kebijakan perusahaan. Salah langkah sedikit saja bisa berdampak besar, baik bagi karyawan maupun reputasi perusahaan. 

Salah satu area paling sensitif adalah saat menangani pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena itu, HRD harus memahami dan memegang teguh kode etik sebelum mengambil keputusan besar seperti pemecatan.

Banyak hal yang ternyata harus jadi pertimbangan sebelum seorang HRD memberhentikan karyawan. Nah, berikut ini adalah 5 kode etik yang harus HRD pahami. Keep scrolling!

1. Objektif dan bebas dari kepentingan pribadi

ilustrasi hrd bersikap objektif (pexels.com)

HRD wajib membuat keputusan berdasarkan data, bukan emosi atau kedekatan pribadi. Pemecatan tidak boleh dilakukan hanya karena perasaan tidak suka atau pengaruh dari pihak tertentu. 

Semua tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Objektivitas ini penting supaya keputusan tidak mencederai rasa keadilan dalam perusahaan. 

Jika dilanggar, bisa memicu konflik hukum dan menurunkan kepercayaan karyawan. Inilah pentingnya melakukan penilaian untuk setiap karyawan, sehingga HRD dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum benar-benar memberhentikan seorang karyawan.

2. Melalui proses evaluasi yang jelas dan transparan

ilustrasi seseorang bekerja (pexels.com/cottonbro studio)

Sebelum memutuskan untuk melakukan PHK, HRD harus memastikan bahwa evaluasi kinerja karyawan dilakukan secara sistematis. Ada indikator performa, catatan pelanggaran, serta bukti konkret sebagai dasar keputusan. 

Karyawan pun berhak tahu hasil evaluasinya dan diberi kesempatan memperbaiki diri. Pemecatan mendadak tanpa proses ini bisa dianggap sewenang-wenang. 

Transparansi adalah salah satu kunci utama menjaga etika dan profesionalitas. Jangan sampai karena kesalahan sepele yang tidak seberapa, seorang HRD bisa seenaknya memecat karyawan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek tersebut.

3. Menjaga kerahasiaan dan privasi karyawan

ilustrasi merapikan meja kerja (pexels.com)

Pada proses pemberhentian, HRD wajib menjaga kerahasiaan data dan masalah personal karyawan yang bersangkutan. Informasi sensitif tidak boleh disebarkan ke publik, apalagi dijadikan bahan gosip. 

HRD yang profesional akan memproses PHK secara tertutup dan penuh hormat. Ini bukan hanya tentang etika, tapi juga menjaga martabat individu. 

Karena bagaimanapun, setiap karyawan layak diperlakukan dengan respek. Setiap orang harus sama-sama berusaha untuk tetap dihargai, apapun kesalahan dan penyebab dari PHK tersebut.

4. Mengedepankan solusi sebelum tindakan pemberhentian

ilustrasi seseorang menulis (unsplash.com/Frank Flores)

PHK seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah opsi lain seperti pembinaan, peringatan, atau relokasi yang tidak berhasil. HRD harus mengupayakan solusi agar karyawan dapat memperbaiki diri terlebih dahulu. 

Bahkan jika performa belum memuaskan, masih ada ruang untuk pelatihan atau diskusi terbuka. Mengedepankan pendekatan ini menunjukkan bahwa perusahaan peduli dan tidak gegabah. 

Ini juga memperkuat kultur organisasi yang sehat. Seberapa besar sebuah perusahaan, harus tetap ada aturan dan kebijakan yang layak dipatuhi, termasuk saat proses PHK kepada karyawannya.

5. Tunduk pada hukum ketenagakerjaan dan kebijakan internal

ilustrasi hrd mempertimbangkan hukum yang berlaku (pixabay.com/espartgraphic)

Setiap tindakan pemecatan harus sesuai dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia serta aturan internal perusahaan. Mulai dari hak pesangon, peringatan tertulis, hingga prosedur administratif, semuanya harus dijalankan dengan benar. 

Jika melanggar, perusahaan bisa menghadapi gugatan hukum dari karyawan. HRD adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memastikan hal ini berjalan sesuai aturan. 

Maka, penting bagi HRD untuk selalu update terhadap regulasi terbaru. Mengingat berbagai hal setiap saat yang membutuhkan penyesuaian, HRD juga harus terus belajar supaya tidak tertinggal informasi ataupun aturan baru yang berlaku.

HRD memegang peran strategis dalam menjaga hubungan kerja tetap adil, profesional, dan manusiawi. Tindakan pemecatan bukan sekadar keputusan administratif, tapi ujian etika dan integritas. 

Memahami kode etik yang ada, artinya HRD bisa menjaga kepercayaan karyawan dan stabilitas perusahaan. Jadi, jangan pernah anggap enteng proses ini. Apapun yang dilakukan harus ada nurani dalam setiap pengambilan keputusan, ya!